WartaDesaku.id — Tujuh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil V, baru-baru ini melaksanakan reses tahap II tahun 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Kegiatan yang berlangsung dari 10 hingga 17 Februari 2025 ini, berlangsung dengan penuh antusiasme, dengan tujuan utama untuk menyerap berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat.
Para anggota DPRD Sumsel yang ikut dalam reses ini antara lain, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., M.M., (Partai Golkar), serta enam anggota legislatif lainnya, yakni Isyana Lonitasari, S.H., sebagai koordinator (Partai Demokrat), At Thahirah Putri Lestari, S.E., (PPP), Fathan Qoribi, S.T., (PKB), Andri Fitriansyah, S.T., M.M., (Partai Nasdem), Mirza Gumay, S.I.P., (PAN), dan Sri Mulyadi, S.E., M.Si (Partai Gerindra).
Dalam kegiatan reses ini, para legislator Sumsel ini bertemu dengan warga di berbagai desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten OKU, termasuk di Desa Tanjung Baru, Desa Penantian, dan Desa Tunggu Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung dari masyarakat mengenai permasalahan yang mereka hadapi, serta mencari solusi yang tepat untuk berbagai persoalan yang ada.
Selain itu, reses juga menjadi wadah untuk menilai implementasi kebijakan pemerintah daerah, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada wakil rakyat.
Menanggapi Berbagai Keluhan Infrastruktur dan Potensi Bencana
Salah satu fokus utama yang banyak disampaikan oleh masyarakat selama reses adalah masalah infrastruktur, khususnya kondisi jalan yang buruk dan kebutuhan akan fasilitas penanggulangan bencana.
Di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, misalnya, warga mengungkapkan keluhannya terkait kerusakan parah pada jalan yang mengarah menuju Masjid Nuraidah. Jalan tersebut selama ini menjadi akses utama bagi masyarakat untuk beribadah, namun kondisinya semakin memburuk, bahkan hampir tidak bisa dilalui kendaraan besar.
“Jalan ini sudah rusak parah, apalagi saat hujan. Kami sering kesulitan untuk menuju masjid atau bahkan untuk sekadar beraktivitas sehari-hari,” ungkap salah seorang warga setempat, yang berharap pemerintah dapat segera memperbaiki akses jalan tersebut agar lebih layak dan aman digunakan.
Selain itu, warga Tanjung Baru juga menyampaikan usulan penting lainnya, yaitu penyediaan perahu karet untuk membantu warga dalam menghadapi kemungkinan banjir. Seperti diketahui, Kabupaten OKU adalah salah satu daerah yang rawan banjir, terutama saat musim hujan.
Banyak warga yang mengeluhkan minimnya peralatan atau sarana yang memadai untuk menanggulangi bencana banjir. Oleh karena itu, mereka berharap agar pemerintah dapat menyediakan perahu karet untuk mengantisipasi terjadinya banjir, yang seringkali menyebabkan kerusakan rumah dan lahan pertanian mereka.
“Jika ada perahu karet, kami bisa lebih cepat mengungsi dan menyelamatkan barang-barang berharga. Selama ini, kami hanya mengandalkan bantuan darurat, yang terkadang datang terlambat.” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Masalah Sewa Lahan untuk Petani dan Perbaikan Jalan di Beberapa Desa
Tak hanya masalah infrastruktur jalan dan bencana alam, keluhan lain yang juga muncul dalam reses kali ini adalah mengenai sewa lahan yang dirasakan terlalu tinggi oleh para petani di Desa Penantian, Kecamatan Sosoh Buay Rayap. Desa Penantian merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari pertanian. Namun, banyak petani yang merasa terbebani dengan tingginya harga sewa lahan yang dikelola oleh pihak ketiga, yaitu pihak OMIBA TNI.
“Biaya sewa lahan yang kami bayar terlalu tinggi, padahal pendapatan dari hasil pertanian kami tidak sebanding. Kami berharap agar ada kebijakan yang lebih pro-rakyat, khususnya untuk petani kecil.” ujar seorang petani yang mengeluhkan masalah tersebut.
Permasalahan harga sewa lahan ini menjadi isu sensitif di kalangan petani setempat, yang merasa bahwa beban tersebut semakin menambah kesulitan mereka dalam meningkatkan hasil pertanian. Oleh karena itu, mereka berharap agar pemerintah dapat menurunkan tarif sewa lahan agar para petani bisa lebih produktif dan mendapatkan keuntungan yang lebih adil.
Selain itu, di Desa Tunggu Jaya, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, warga mengusulkan perbaikan jalan Lubuk Baru menuju Desa Negeri Sindang. Jalan yang menjadi penghubung utama antar desa ini sudah dalam kondisi sangat rusak, dan sering kali menghambat aktivitas sehari-hari warga. Akses yang buruk ini juga mengurangi potensi perekonomian setempat, karena mempersulit distribusi barang dan hasil pertanian dari desa ke pasar atau pusat perdagangan lainnya.
Reses Sebagai Sarana Komunikasi Dua Arah Antara DPRD dan Masyarakat
Andie Dinialdie, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, menjelaskan bahwa kegiatan reses ini bukan hanya sekadar untuk mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga untuk memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen.
“Reses ini merupakan bentuk komunikasi dua arah antara DPRD dan masyarakat. Kami ingin mengetahui secara langsung apa saja masalah yang dihadapi oleh warga, dan bagaimana kami bisa membantu mencarikan solusinya.” ujarnya.
Dalam reses ini, para anggota DPRD Dapil V tidak hanya mengumpulkan keluhan dan usulan dari masyarakat, tetapi juga memberikan informasi terkait program-program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, reses ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan
“Melalui reses ini, kami berharap masyarakat dapat lebih memahami kebijakan pemerintah daerah dan juga lebih aktif memberikan masukan. Sebab, kebijakan yang baik harus lahir dari komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.” tambah Andie Dinialdie.
Menanggapi Aspirasi, DPRD Siap Menindaklanjuti Usulan Masyarakat
Isyana Lonitasari, SH, selaku Koordinator Reses Anggota DPRD Sumsel Dapil V, mengungkapkan bahwa hasil reses ini akan menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan program pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang.
“Kami akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk, baik itu terkait perbaikan infrastruktur, penanggulangan bencana, maupun kesejahteraan masyarakat. Semua masukan ini akan kami perjuangkan untuk dapat segera direalisasikan.” ujarnya.
Menurut Isyana, proses reses ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah, sehingga setiap permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam hal ini, peran serta masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat sangatlah penting agar pemerintah dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dengan adanya reses ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diambil oleh DPRD dan pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. (ion)
