Budiman Sudjatmiko saat menghadiri acara diskusi di Rapat Kerja (Raker) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. (foto : SMSI)
Budiman Sudjatmiko saat menghadiri acara diskusi di Rapat Kerja (Raker) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. (foto : SMSI)

Budiman Sudjatmiko Usulkan Revisi Undang-Undang Tentang Desa

WartaDesaku.id — Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, mengusulkan agar kembali ada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu yang disoroti oleh Budiman Sudjatmiko yakni bagaimana ada alokasi anggaran oleh Pemerintah Desa yang fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ke depan, bagaimana mengalokasikan Sumber Daya Manusia di desa. Karen aitu, saya kembali memperjuangkan revisi Undang-Undang Desa, terutama Pasal 72. Saya mengajukan ada dana SDM Desa dari APBN.” ujarnya dalam diskusi di acara Rapat Kerja (Raker) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022.

Dirinya menegaskan harapannya bahwa ke depan ada anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk pendidikan warga, seperti beasiswa perguruan tinggi.

“Ditambah lagi alokasi Dana SDM Desa, fungsinya untuk penyelenggaraan pendidikan SDM di desa, baik untuk perangkat desa maupun warganya, anak-anak muda yang cerdas. Misalnya untuk pendidikan wawasan kebangsaan, nanti Pemerintah Desa bisa bekerja sama dengan Lemhanas. Untuk pendidikan hard and soft sklill, nanti bekerja sama dengan perguruan tinggi terdekat dengan desa, atau formatnya berupa beasiswa bagi perangkat desa dan warga, semacam program LPDP-Des begitu.” kata Budiman Sudjatmiko mencontohkan.

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia penggagas Undang-Undang Desa ini menyebutkan bahwa saat ini dengan uang miliaran rupiah di desa, maka dibutuhkan orang-orang cerdas untuk mengelolahnya. “Kalau dikelola dengan baik, maka akan maju desa itu. Sekarang ini, kan format anggaran itu ada Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, untuk operasional perangkat desa, makanya sangat penting ditambahkan dana SDM Desa. Jadi, khusus untuk peningkatan kualitas SDM di desa.” tegasnya.

Baca Juga :  PWI Sumsel Gelar Syukuran dan Diskusi Refleksi Akhir Tahun

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Pengamat Kebijakan Publik, DR. Taufiqurokhman, dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan juga dihadiri Ketua Umum APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Arifin Abdul Majid itu, Budiman juga mengajak APDESI untuk membahas gagasannya ini dengan seluruh kepala desa.

Ketua Umum APDESI, Arifin Abdul Majid, menyatakan setuju dengan gagasan Budiman Sudjatmiko tersebut. APDESI mengaku siap menindaklanjuti gagasan revisi Undang-undang Desa tersebut untuk peningkatan kualitas desa lebih baik. “Jika kita merefleksikan selama sewindu Undang-undang Desa ini berjalan, hasilnya sudah sangat baik dan meningkatkan kualitas pembangunan di desa. Hanya saja masih ada kendala yang terjadi, terutama faktor kurangnya kualitas SDM.” ujar Arifin Abdul Majid.

Dirinya juga mengakui bahwa ada sebanyak 686 oknum Kepala Desa yang terjerat korupsi Dana Desa, dan faktor utama hal tersebut bisa terjadi yakni dinilai karena masih rendahnya kualitas SDM.

“Ada tiga hal yang menjerat Kepala Desa atas penggunaan dana desa ini. Satu, melanggar aturan dan tidak sesuai mekanisme. Kedua, dia terjebak dengan ketidakmampuannya mengelola atau karena kurangnya wawasan. Dan ketiga, terjebak dengan kepentingan politik mereka sendiri.” tegasnya. (*)

Oyong Hairudin for DPRD Kota Palembang 2024

Disclaimer : Semua publikasi yang diterbitkan di media ini, merupakan tanggung jawab penanggung jawab redaksi (Pemimpin Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *