Aat Surya Safaat, Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Siber Indonesia. (foto : cilegonnews.com)
Aat Surya Safaat, Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Siber Indonesia. (foto : cilegonnews.com)

Catatan Akhir Tahun SMSI, Dari Urusan Desa Hingga Mancanegara

ISU hubungan internasional, khususnya yang terkait dengan politik luar negeri Republik Indonesia, relatif belum banyak diangkat oleh media massa di dalam negeri, padahal politik luar negeri sama pentingnya dengan kebijakan domestik. Karena itu, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menetapkan kebijakan SMSI menggarap dengan serius masalah-masalah luar negeri, tidak kalah penting dengan berbagai persoalan dalam negeri.

Politik luar negeri itu sendiri adalah komponen dari kebijakan politik nasional yang ditujukan ke luar. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar, serta merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional.

Mengingat situasi internasional selalu berkembang, pelaksanaan politik luar negeri suatu negara kerap mengalami perubahan. Perkembangan situasi internasional yang dinamis itu, harus selalu diantisipasi oleh setiap negara agar pelaksanaan politik luar negerinya tidak menemui hambatan.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sendiri sampai sejauh ini tetap berpegang pada kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang secara historis merupakan pengejawantahan dari buah pemikiran Bung Hatta yang terangkum dalam karya legendarisnya dengan judul Mendayung Antara Dua Karang.

Baca Juga :  Golkar, PAN Hingga PKS, Dorong Apriyadi Jadi Calon Bupati Muba 2024

Politik luar negeri bebas-aktif secara harfiah memiliki makna dasar sebagai suatu kondisi bebas dan tidak terikat, namun tetap bersikap aktif dalam konteks hubungan antar-bangsa, baik di tingkat regional maupun internasional.

Dalam hubungan ini, jajaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus menggelorakan perjuangan Indonesia untuk perdamaian dunia, sesuai amanat Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, seperti dalam menghadapi konflik Palestina dengan Israel dan masalah Afghanistan hingga Myanmar.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dalam kaitan ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, dalam beberapa kesempatan menekankan adanya empat prioritas politik luar negeri Indonesia, yaitu melindungi NKRI, melindungi WNI di luar negeri, mengintensifkan diplomasi ekonomi, dan meningkatkan peran Indonesia di panggung kawasan dan di dunia internasional.

Oyong Hairudin for DPRD Kota Palembang 2024

Disclaimer : Semua publikasi yang diterbitkan di media ini, merupakan tanggung jawab penanggung jawab redaksi (Pemimpin Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *