Dahulu Kota Sentris, Sekarang Indonesia Sudah Desa Sentris

Pergerakan ekonomi di Indonesia dinilai oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat ini sudah merata. Dahulu bersifat kota sentris, kini Indonesia sudah bergeser menjadi desa sentris. Buktinya adalah tercermin dari penggelontoran dana desa sebesar Rp470 Triliun kepada 74.800 desa di Inonesia.

Anggaran Dana Desa sebesar Rp470 Triliun itu merupakan realisasi anggaran Dana Desa sejak tahun 2015 hingga 2022. Menurut Joko Widodo, ini adalah komitmen besar pemerintah untuk meratakan perekonomian di desa.

“Ini komitmen menggeser kota sentris menuju desa sentris, sehingga jalan-jalan produksi desa itu semua terbangun, meskipun belum selesai.” jelasnya saat membuka workshop dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, hari Minggu tanggal 26 Februari 2023.

Adapun pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp70 Triliun. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, pencarian Dana Desa terus dilakukan secara bertahap. Saat ini, DJPb telah merealisasikan dana desa sebesar Rp2,5 triliun sampai dengan 10 Februari 2023.

Lewat unggahan media sosial Ditjen Perbendaharaan, dijelaskan bahwa terdapat sinkronisasi pengguna Dana Desa dengan prioritas nasional. Hal itu diantaranya mencakup program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem. Penggunaan Dana Desa di antaranya dibagi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) desa, dana operasional pemerintah desa, hingga program ketahanan pangan dan hewani.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan, pihaknya telah melakukan realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp58,19 Triliun pada Januari 2023.

Realisasi TKDD tersebut naik 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sri Mulyani merinci, TKDD tersebut didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang realisasinya Rp47,4 Triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) yang realisasinya mencapai Rp10,8 triliun, kemudian Dana Desa yang realisasinya baru 0,5%.

Sri Mulyani mengatakan, penggunaan DAU saat ini diatur lebih spesifik, sebab ada yang tidak ditentukan penggunaannya dan ada yang ditentukan penggunaannya. Di antaranya untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan kelurahan. Sebelumnya, penyaluran DAU diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

“Sekarang, pemerintah pusat meminta supaya pemerintah daerah komitmen terhadap bidang pendidikan, kesehatan, untuk pekerja umum, serta pembayaran kepada tenaga PPPK dan kelurahan, harus jadi perhatian dan diprioritaskan dalam penggunaan DAU-nya.” jelas Sri Mulyani dalam konferensi APBN Kita, hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 yang lalu.