Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan B Najamudin. (foto : dpd.go.id)
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan B Najamudin. (foto : dpd.go.id)

Dorong Produktivitas, Sultan Minta Pemerintah Atur Tata Niaga Kedelai

WartaDesaku.id, Jakarta — akil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sultan B. Najamudin, meminta Pemerintah untuk memperhatikan produktivitas dan tata niaga bahan pokok kedelai dalam negeri.

Menurutnya, pemerintah harus mengatur tata niaga kedelai agar ketersediaan dan harga kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe dan tahu, terpenuhi secara stabil. Mengingat 86 persen kebutuhan kedelai dalam negeri adalah hasil impor.

“Kami prihatin dengan keluhan ketiadaan stok kedelai dari para pelaku usaha di industri pengolahan tahu tempe. Kami minta Ketersediaan dan harga bahan pokok seperti Kedelai, juga perlu diatur dengan skema domestic price obligation.” ujar Sultan B. Najamudin melalui keterangan resminya yang diterima wartadesaku.id pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024.

Baca Juga :  Ketua DPD dan Dewan Presidium Konstitusi Rapat Konsolidasi

Tahu dan tempe, katanya, merupakan sumber protein nabati favorit masyarakat Indonesia. Sehingga permintaan terhadap kedua produk pangan ini, selalu meningkat setiap tahunnya.

“Oleh karena itu, Pemerintah harus memastikan ketersediaan bahan pokok kedelai dalam jangka panjang. Jika terpaksa impor, pemerintah harus menugaskan Badan Pangan Nasional atau satu BUMN untuk memastikan tata niaga kedelai dalam negeri terkendali.” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Lebih lanjut, Sultan B. Najamudin menerangkan, ketergantungan industri tahu tempe terhadap kedelai impor, harus dikurangi. Sehingga meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri menjadi pilihan kebijakan yang patut diprioritaskan.

“Sangat penting bagi pemerintah dan BUMN untuk memberikan perhatian dan membangun kemitraan dengan Para petani kedelai. Maka dibutuhkan insentif teknologi dan modal yang cukup untuk mendorong produktivitas kedelai dalam negeri.” jelasnya.

Baca Juga :  DPD RI Terus Perjuangkan Tenaga Honorer Diangkat PPPK

Mantan aktivis KNPI itu menegaskan, sesuai amanat Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, bahwa setiap bahan pokok seperti Kedelai harus dikuasai, dikelola pemerintah.

“Jangan sampai ketersediaan bahan pokok masyarakat justru dikendalikan oleh para kartel. Pemerintah harus lebih serius dan pro aktif mengatur tata niaga kedelai, sehingga industri bisa pulih dan masyarakat dapat menikmati tahu tempe dengan harga yang terjangkau.” tutupnya.

Diketahui, Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia (Gapkoptindo), Aip Syarifuddin, menuturkan, pasokan kedelai di Tanah Air mulai langka selama beberapa minggu terakhir. Menurut dia, pemerintah harus ambil langkah dan tidak lalai terhadap masalah kelangkaan tersebut. (*)

Oyong Hairudin for DPRD Kota Palembang 2024
Laporan : Humas dan Pemberitaan DPD RI
Editor : Oyong Hairudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *