Himbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat untuk melakukan Vaksin Booster
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, saat menerima kunjungan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Lolly Suhenti dan Puadi, terkait Gerakan Desa Anti Politik Uang di Kantor Kemendes PDTT pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. (foto : kemendes.go.id/Angga)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, saat menerima kunjungan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Lolly Suhenti dan Puadi, terkait Gerakan Desa Anti Politik Uang di Kantor Kemendes PDTT pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. (foto : kemendes.go.id/Angga)

Gus Halim Siap Sukseskan Gerakan Desa Anti Politik Uang

WartaDesaku.id — Gerakan perlawan terhadap praktek politik uang, akan semakin kuat apabila didukung oleh semua pihak. Oleh karena itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia, terus mendukung peran aktif desa untuk pencegahan politik uang menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, saat menerima kunjungan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Lolly Suhenti dan Puadi, terkait Gerakan Desa Anti Politik Uang di Kantor Kemendes PDTT pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022.

“Kami siap bersinergi, seperti misalnya dana desa dapat digunakan untuk kampanye anti politik uang dengan membuat flyer atau spanduk.” katanya didampingi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito.

Sosok yang akrab disapa dengan panggilan Gus Halim itu, berharap gerakan desa anti politik uang dari yang semula sebagai gerakan moral, akan menjadi gerakan sosial yang membumi bagi semua lapisan masyarakat. Terkait teknis pemanfaatan dana desa untuk gerakan tersebut, menurutnya harus tetap tetap berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes).

Baca Juga :  Usulan Kenaikan Honor Pendamping Lokal Desa Sudah Di Meja Menteri Keuangan

“Kita hanya melihat dan mengingatkan harus ada gerakan antipolitik uang. Semuanya kita serahkan di Musdes.” kata Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenti, menyampaikan, Bawaslu sedang mengedepankan proses pencegahan terhadap adanya hal-hal yang dapat merusak dan mencederai pesta demokrasi yakni Pemilu. Salah satu yang dapat merusak dan mencederai itu yakni persoalan politik uang. Sehingga, perlu adanya gerakan anti politik uang. Oleh karena itu, Bawaslu berharap gerakan desa anti politik uang ini mendapat dukungan dari Kemendes PDTT.

“Kita ingin memastikan bagaimana partisipasi masyarakat di desa-desa itu muncul dengan turut melakukan pengawasan secara mandiri dan mendorong masyarakat untuk berani menolak politik uang.” kata Lolly Suhenti.

Dalam pertemuan tersebut, Kemendes PDTT dan Bawaslu akan kembali mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk mensinkronkan kembali gerakan Desa Anti Politik Uang. (rusli/ohs)

Paket Umroh Eco Plus + Thaif Hamidah Private Tour and Travel Keberangkatan 3 Januari 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *