Himbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat untuk melakukan Vaksin Booster
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim. (foto : Angga)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim. (foto : Angga)

Menteri Desa Minta Kepala Daerah Percepat Transformasi UPK Eks PNPM-MPD

WartaDesaku.id — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, menghadiri Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program atau Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kementerian di Jakarta, pada hari Senin tanggal 5 September 2022.

Dirinya menyampaikan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia terus berupaya melakukan langkah-langkah yang terstruktur dalam mengendalikan potensi inflasi di desa, setelah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain memanfaatkan Dana Desa, pengendalian inflasi juga akan dilakukan dengan percepatan transformasi UPK eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ke BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama).

“Kami mohon kepada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan pengawalan sisa empat bulan terakhir ini, terkait optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, yang pertama. Yang kedua, transformasi UPK ke PNPM Mandiri, ini juga ada potensi perguliran dana dan sudah kita masukan ke dalam Keputusan Menteri Desa Nomor 97 Tahun 2022.” ujar Abdul Halim Iskandar, seperti dikutip dari kemendesa.go.id.

Sosok yang akrab disapa dengan panggilan Gus Halim itu menilai, pengendalian inflasi pada tingkat desa adalah rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang desa yang difokuskan agar barang dan jasa di desa tidak mengalami kenaikan. Dalam hal ini, menurut dirinya, Dana Desa bisa digunakan untuk mendukung percepatan produksi komoditas dari dalam desa, terutama pangan dan energi.

Baca Juga :  Menkes Kunjungi Desa Tanjung Gelam, Bupati Ogan Ilir Usulkan Pembangunan Rumah Sakit Pratama

Dengan adanya percepatan transformasi UPK PNPM Mandiri ke BUMDesma, Rp12,7 Triliun dan eks aset UPK dapat segera dimanfaatkan BUMDesma untuk memeprkuat ketahanan pangan, sehingga harga bahan pokok dapat lebih terkontrol dan stabil.

“Oleh karena itu, kami mohon kepada Bupati dan Wali Kota untuk memberikan kemudahan proses transformasi UPK eks PNPM mandiri sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah yang kemudian menempatkan kewajiban untuk bertransformasi UPK eks PNPM mandiri menjadi Bumdesa bersama.” ujar Gus Halim

Seperti diketahui, pemerintah sedang berupaya untuk menahan laju inflasi di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Beberapa skenario bantuan pun telah dirancang, diantaranya melalui Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Anggaran Bansos, Anggaran Desa, dan Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Bansos pusat.

Selain dana UPK eks PNPM-MPd, beberapa dana lain yang dapat dimanfaatkan untuk bantalan sosial level desa untuk menekan laju inflasi sampai akhir tahun 2022 adalah BLT DD sebesar Rp11,895 Triliun, PKTD sebesar Rp1 Triliun, dan ketahanan pangan Rp5,6 Triliun. (ria/qna)

Paket Umroh Eco Plus + Thaif Hamidah Private Tour and Travel Keberangkatan 3 Januari 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *