WartaDesaku.id, Banyuasin — Di perairan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), terdapat dua pulau yang bernama sama : Pulau Salah Nama. Satu berada di Kabupaten Banyuasin, sementara yang lain berbatasan langsung dengan Kota Palembang. Meski terpisah secara administratif, keduanya memiliki satu kesamaan yang mencolok: potensi besar yang diabaikan oleh pemerintah.
Pulau Salah Nama di Kabupaten Banyuasin : Surga Terisolasi
Pulau Salah Nama yang terletak di Desa Prajen, Kabupaten Banyuasin, membentang seluas 170 hektare, menjadikannya empat kali lebih besar dari Pulau Kemaro. Namun, jika Pulau Kemaro dikenal sebagai destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi, Pulau Salah Nama justru terisolasi dalam keterbatasan.
Di pulau ini, sekitar 88 kepala keluarga telah bermukim sejak tahun 1970-an, menggantungkan hidup pada perikanan dan pertanian. Sayangnya, akses ke pulau ini masih sulit, dengan perjalanan 68,4 kilometer ke pusat Kabupaten Banyuasin yang memakan waktu lebih dari dua jam. Yang lebih menyedihkan, tidak ada sekolah, tidak ada puskesmas, dan infrastruktur dasar sangat minim.
Keberadaan pulau ini seolah menjadi cerminan bagaimana pembangunan di Kabupaten Banyuasin masih timpang. Pemerintah tampaknya hanya fokus pada wilayah daratan utama, sementara daerah kepulauan seperti ini tetap dibiarkan berjalan sendiri. Padahal, dengan luasnya yang signifikan, pulau ini bisa dikembangkan menjadi sentra perikanan, kawasan ekowisata, atau bahkan permukiman pesisir yang lebih maju.
Pulau Salah Nama yang Berbatasan dengan Kota Palembang : Potensi yang Terlupakan
Sementara itu, Pulau Salah Nama lainnya berada lebih dekat dengan Kota Palembang. Letaknya yang strategis, berada di perbatasan ibu kota provinsi, seharusnya menjadikannya pusat aktivitas ekonomi, wisata, atau pengembangan kawasan pesisir.
Namun, realitasnya tidak jauh berbeda dari “saudara”nya di Banyuasin. Infrastruktur yang kurang, perhatian yang minim, serta pembangunan yang setengah hati, membuat pulau ini seolah hanya menjadi titik kecil di peta. Padahal, dengan lokasinya yang dekat dengan Palembang, pulau ini bisa menjadi penunjang ekonomi maritim, pusat perdagangan hasil laut, atau destinasi wisata berbasis budaya dan alam.
Kritik untuk Pemerintah : Kapan Akan Bertindak?
Dua Pulau Salah Nama ini seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Ketimpangan pembangunan antara kota dan daerah kepulauan ini menjadi bukti bahwa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya inklusif.
Jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, investasi pada infrastruktur, transportasi, dan fasilitas umum di pulau-pulau ini adalah langkah yang harus segera diambil. Tanpa itu, warga Pulau Salah Nama akan terus menjadi saksi dari janji pembangunan yang tak kunjung ditepati.
Maka pertanyaannya kini : Sampai kapan Pulau Salah Nama akan terus menjadi pulau yang “salah urus”?
