Himbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat untuk melakukan Vaksin Booster
FPDIP dipimpin politisi senior Ichsan Soelistio yang juga menjadi Panitia Kerja (Panja) RKUHP didampingi Johan Budi SP, Safarudin, dan Gilang Dhielafararez. Sedangkan dari Dewan Pers (DP) dipimpin Prof. Azyumardi Azra didampingi Ketua Komisi Hukum, Arif Zulkifli, bersama anggota Dewan Pers lainnya, Totok Suryanto dan A Sapto Anggoro. (foto : SMSI Sumsel)
FPDIP dipimpin politisi senior Ichsan Soelistio yang juga menjadi Panitia Kerja (Panja) RKUHP didampingi Johan Budi SP, Safarudin, dan Gilang Dhielafararez. Sedangkan dari Dewan Pers (DP) dipimpin Prof. Azyumardi Azra didampingi Ketua Komisi Hukum, Arif Zulkifli, bersama anggota Dewan Pers lainnya, Totok Suryanto dan A Sapto Anggoro. (foto : SMSI Sumsel)

SMSI Tolak Pasal-Pasal yang Mengancam Kebebasan Pers

WartaDesaku.id — Dewan Pers melakukan pertemuan dengan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP), di Gedung DPR, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. FPDIP menerima dengan baik Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) versi Dewan Pers.

Dalam pertemuan itu, FPDIP dipimpin politisi senior Ichsan Soelistio yang juga menjadi Panitia Kerja (Panja) RKUHP didampingi Johan Budi SP, Safarudin, dan Gilang Dhielafararez. Sedangkan dari Dewan Pers (DP) dipimpin Prof. Azyumardi Azra didampingi Ketua Komisi Hukum, Arif Zulkifli, bersama anggota Dewan Pers lainnya, Totok Suryanto dan A Sapto Anggoro.

Dalam kesempatan itu Johan Budi menjelaskan, bahwa penyusunan RKUHP ini melalui proses panjang sejak sebelum era Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2019, pembahasan RKUHP terhenti karena ada masalah-masalah dan masukan mengenai pasal-pasal baru.

Baca Juga :  Program TMMD Di Banyuasin Resmi Ditutup, Ini Beberapa Kegiatan Yang Telah Dilakukan

Menurut Johan, komisi 3 DPR yang membidangi masalah hukum, sudah menerima draf dari Kementerian Hukum dan HAM. “Pendapat saya pribadi, bahwa draf sudah di DPR. Saya berpandangan usulan masyarakat perlu didengar.” kata Johan.

Hal itu terutama yang berkaitan dengan revisi pasal, dalam konteks 14 pasal yang disampaikan pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, setelah bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Johan menambahkan, bahwa rencananya RKHUP akan disahkan pada masa sidang sebelumnya, tapi masukan masyarakat tetap perlu didengar.

“Bagi saya, RKUHP ini akan menjadi handbook of pidana (criminal). Karena itu kalau ada pasal-pasal krusial, masukan itu perlu didengar.” papar Johan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.