Himbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat untuk melakukan Vaksin Booster
Menteri Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten di Hotel Lorin, hari Senin tanggal 4 April 2022. (foto : Mugi/Humas Kemendes PDTT)
Menteri Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten di Hotel Lorin, hari Senin tanggal 4 April 2022. (foto : Mugi/Humas Kemendes PDTT)

Usulan Kenaikan Honor Pendamping Lokal Desa Sudah Di Meja Menteri Keuangan

WartaDesaku.id — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingga dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, terus berusaha meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para Pendamping Lokal Desa. Tidak hanya memberikan fasilitas pembelajaran melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa, namun juga usulan konkret terkait kenaikan honorarium dari para pendamping desa.

“Saya terus perjuangkan hal ini dengan berbagai pihak. Informasi yang saya terima, sudah berada di meja Menteri Keuangan. Semoga segera ada jawaban atas ikhtiar ini.” ujar Menteri Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten di Hotel Lorin, hari Senin tanggal 4 April 2022, seperti dikutip dari kemendesa.go.id.

Gus Halim, sapaan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar, mengatakan, pendamping desa merupakan ujung tombak dari pembangunan desa. Menurutnya, keberadaan pendamping desa turut menentukan eksistensi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). “Penopang eksistensi Kemendes itu, Pertama, Birokrat, Kedua adalah Pendamping Desa.” ujarnya.

Begitu strategisnya peran pendamping desa, lanjut Gus Halim, dalam berbagai kesempatan dirinya selalu menyebut pendamping desa sebagai anak kandung dari Kemendes PDTT. Maka upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka pun terus diupayakan. “Selain kesejahteraan, kami juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas para pendamping dengan program RPL Desa.” katanya.

Saat ini, lanjut Gus Halim, dirinya berupaya untuk menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah di Banten dan Jawa Barat untuk merealisasikan Program RPL Desa bagi bagi Kades, Perangkat Desa, dan Pendampingan desa. Di Jawa Timur, program RPL ini telah berjalan di mana Kemendes PDTT bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk memberikan beasiswa bagi stakeholder desa yang ingin meningkatkan kapasitas keilmuan.

Baca Juga :  Partai Demokrat Memilih Bersama Rakyat, Batalkan Kenaikan BBM

“Program RPL Desa dengan beasiswa dari Pemkab Bojonegoro, sedang berlangsung di dua universitas yaitu Universitas Negeri Yogyakarta dan Universita Negeri Surabaya. Jumlah peserta sebanyak 1.067 mahasiswa Strata Satu dengan beasiswa UKT sebesar Rp22 juta.” katanya.

Gus Halim mengatakan, selain meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan, Kemendes PDTT juga menerapkan standar tinggi dalam mengukur kinerja dari para pendamping desa. Mereka diwajibkan untuk membuat daily report terkait aktivitas pendampingan desa. Selain itu, diterapkan merit system dalam proses rekruitmen dan pengembangan karir mereka. “Makanya, saya tegaskan harus merekrut pada level PLD agar jenjang karier TPP juga jelas dan memberikan penghargaan kepada Pendamping yang berprestasi.” tegasnya.

Terakhir, Gus Halim berharap, segala upaya tersebut dapat memperkuat eksistensi pendamping desa dalam rangka pencapaian tujuan SDGs Desa. Olehnya, para pendamping desa juga harus memahami secara utuh dan komprehensif SDGs Desa dengan 18 Goals dan 222 Indikator. “Pembangunan desa akan dibawa sesuai dengan arah yang tercantum dalam SDGs Desa.” pungkasnya. (wdk01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.